MOROWALI

[morowali][bsummary]

GALERI

[galeri][bigposts]

BERITA

[galeri][twocolumns]

Nota Kesepakatan Bersama Implementasi E-government Pemerintah Kota Surabaya Dan 40 Daerah Termasuk Morowali





Surabaya,28 september 2016_siedotcom.

            Dinkominfo-Implementasi e-Government dan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik merupakan kebutuhan Pemerintah Kota Surabaya untuk menjawab tantangan zaman. Implementasi e-Government dan pelayanan perizinan berbasis elektronik mewujudkan birokrasi yang transparan dan bebas korupsi. Hal tersebut menarik 39 pemerintah daerah lain untuk mengadopsi.

Bertempat di lobi lantai 2, Balaikota Surabaya, Rabu (28/9), dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Implementasi e-Government Pemerintah kota Surabaya dan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan 39 pemerintah daerah.
Tri Rismaharini, walikota Surabaya dalam sambutannya menuturkan, pada saat membuat e-Procurement dia diancam dipindah oleh plt walikota. Namun, kini sangat terasa manfaatnya dengan menghemat puluhan milyar. Sekarang source code e-Procurement diadopsi oleh LKPP. Seluruh programmer di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani pakta integritas terkait source code program yang dibangun.
Walikota menuturkan, pada awal dia masuk belum ada Surabaya Single Window, sehingga untuk mengajukan proses perijinan menggunakan kertas besar. Namun sekarang pemohon perijinan cukup mengirim softcopy. 
Masih menurut  walikota, kini dapat dilakukan penghematan lebih dari 20 milyar dari pembelian kertas. Dari penghematan tersebut untuk membangun infrastruktur pendidikan, permakanan lansia dan infrastruktur kota. Sementara itu, walikota juga membangun Broadband Learning Center untuk sarana pembelajaran komputer gratis. Dari penghematan pembelian kertas, Pemerintah Kota Surabaya membangun taman terbesar dengan luas 60 hektar. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan jamkesmas non kuota.



         Dengan e-Government seluruh transaksi dilakukan secara online. Masyarakat juga dapat mengajukan perijinan secara online melalui Surabaya Single Window mobile apps melalui smartphone. Melalui e-Government pula, pimpinan daerah dapat melakukan pemantauan melalui gadget. Mark up juga dapat dihindari karena standard satuan harga tercantum dalam aplikasi e-budgeting.
Sementara itu dalam sambutannya Saiful Illah, Bupati Sidoarjo mengatakan, ia menyambut dengan baik dan mengapresiasi yang tinggi atas inisiatif KPK agar pemda berbagi aplikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan Sippadu yang kini mendapatkan juara investment award dalam 5 tahun berturut-turut. 
Menurut Saiful Illah, pada hari ini Pemkab Sidoarjo menyerahkan Sippadu kepada KPK yang selanjutnya diadopsi oleh 39 pemerintah daerah lainnya. Perijinan yang dulunya diproses selama 3 bulan kini menjadi 3 jam. 
Sedangkan Tengku Erry Nuradi, Gubernur Sumatera Utara mewakili perwakilan kepala daerah mengatakan, kesepakatan yang dilakukan hari ini difasilitasi sepenuhnya oleh KPK. Ia berterima kasih kepada KPK yang telah memfasilitasi penandatanganan nota kesepakatan bersama. 
Masih menurut Tengku Erry, salah satu point yang disepakati adalah mengimplementasi e-Government Pemerintah Kota Surabaya dan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik. Ia berharap penandatanganan hari ini tidak hanya seremonial belaka, tetapi benar-benar dipraktekkan di daerahnya masing-masing.
Alexander Marwata, Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan, dengan aplikasi berbasis elektronik terjadi penghematan yang dapat dikembalikan lagi dengan pelayanan kepada masyarakat. KPK berupaya membangun sistem yang dapat mengurangi interaksi antara masyarakat dengan pejabat pemda dan juga mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Alexander, KPK mendorong kepada pemda lain untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Tentunya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah. Dengan menggandeng BPKP diharapkan dilakukan pelatihan rutin.
Usai sambutan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan 40 pimpinan daerah. Dilanjutkan dengan penandatanganan berkas acara penyerahan source code aplikasi Sippadu oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan KPK. Kemudian source code aplikasi Sippadu diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada KPK. (Pri)

                                                    
                                                          ct_siedotcom




No comments:

Post a Comment